BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berakhirnya
kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya kekuasan yang
berpola Dinasti atau kerajaan. Pola kepemimpinan sebelumnya (khalifah Ali) yang
masih menerapkan pola keteladanan Nabi Muhammad, yaitu pemilihan khalifah
dengan proses musyawarah akan terasa berbeda ketika memasuki pola kepemimpinan
dinasti-dinasti yang berkembang sesudahnya.
Bentuk
pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan foedal dan
turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur otoriter,
kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan
hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan
gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah khulafaur rasyidin. Dinasti
Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi
Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai’atan terhadap
khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan
perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan
baginya.[1]
Jatuhnya
Ali dan naiknya Muawiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij (kelompok
yang membangkan dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian tampuk
kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan
kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai
beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah,
namun dengan perjanjian bahwa pemmilihan kepemimpinan sesudahnya adalah
diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41
H dan dikenal dengan am jama’ah karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam
menjadi satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola
pemerintahan menjadi kerajaan.
Meskipun
begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru dalam kemajuan
peradaban Islam, hal itu dibuktikan dengan sumbangan-sumbangannya dalam
perluasan wilayah, kemajuan pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya.
B.
Rumusan Masalah
Ada pun masalah yang akan dibahas
dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Pendirian Dinasti Bani Umayyah
2. Pola Pemerintahan Dinasti bani Umayyah
3. Masa Pemerintahan Umar ibn Abdul
Aziz
4. Ekspansi Wilayah Dinasti Bani
Umayyah
5. Peradaban Islam Pada Masa Dinasti
Bani Umayyah
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pendirian
Dinasti Bani Umayyah
1.1 Asal Mula Dinasti Bani Umayyah
Proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah dimulai sejak
khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humran bin Sudan
pada tahun 35 H/656 M. Pada saat itu khalifah Utsman bin Affan di anggap
terlalu nepotisme (mementingkan kaum kerabatnya sendiri) dalam menunjuk para pembantu
atau gubernur di wilayah kekuasaan Islam.
Masyarakat Madinah khususnya para shahabat besar seperti
Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam mendatangi shahabat Ali bin Abi
Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan
itu di pertimbangkan dengan masak dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mau
menerima tawaran tersebut. Pernyataan bersedia tersebut membuat para tokoh
besar diatas merasa tenang, dan kemudian mereka dan para shahabat lainnya serta
pendukung Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia (bai’at) kepada Ali pada
tanggal 17 Juni 656 M/18 Dzulhijah 35 H. Pembai’atan ini mengindikasikan
pengakuan umat terhadap kepemimpinannya. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib
merupakan orang yang paling layak diangkat menjadi khalifah keempat
menggantikan khalifah Utsman bin Affan.
Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat
oleh masyarakat madinah dan sekelompok masyarakat pendukung dari Kuffah[2]
ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan. Misalnya
Muwiyah bin Abi Sufyan gubernur Damaskus, Syiria, dan Marwan bin Hakam yang
ketika pada masa Utsman bin Affan, menjabat sebagai sekretaris khalifah.
Dalam
suatu catatan yang di peroleh dari khalifah Ali adalah bahwa Marwan pergi ke
Syam untuk bertemu dengan Muawiyah
dengan membawa barang bukti berupa jubah khalifah Utsman yang berlumur darah.
Penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekutunya terhadap Ali
bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak
yang berujung pada pertempuran di Shiffin dan dikenal dengan perang Sifin, Pertempuran
ini terjadi di antara dua kubu yaitu, Muawiyah bin Abu Sufyan (sepupu dari
Usman bin Affan) dan Ali bin Abi Talib di tebing Sungai Furat yang kini
terletak di Syria (Syam) pada 1 Shafar tahun 37 H/657 M[3].
Muawiyah tidak menginginkan adanya pengangkatan kepemimpinan umat Islam yang
baru.
Beberapa saat setelah kematian khalifah Utsman bin Affan,
masyarakat muslim baik yang ada di Madinah , Kuffah, Bashrah dan Mesir telah
mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai
khalifah pengganti Utsman. Kenyataan ini membuat Muawiyah tidah punya pilihan
lain, kecuali harus mengikuti khalifah Ali bin Abi Thalib dan tunduk atas
segala perintahnya. Muawiyah menolak kepemimpinan tersebut juga karena ada
berita bahwa Ali akan mengeluarkan kebijakan baru untuk mengganti seluruh
gubernur yang diangkat Utsman bin Affan.
Muawiyah mengecam agar tidak mengakui (bai’at) kekuasaan Ali bin
Abi Thalib sebelum Ali berhasil mengungkapkan tragedi terbunuhnya khalifah
Utsman bin Affan, dan menyerahkan orang yang dicurigai terlibat pembunuhan tersebut untuk dihukum. Khalifah Ali bin Abi
Thalib berjanji akan menyelesaikan masalah pembunuhan itu setelah ia berhasil
menyelesaikan situasi dan kondisi di dalam negeri. Kasus itu tidak melibatkan
sebagian kecil individu, juga melibatkan pihak dari beberapa daerahnya seperti
Kuffah, Bashra[4] dan
Mesir.
Permohonan atas penyelesaian kasus terbunuhnya khalifah
Utsman bin Affan ternyata juga datang dari istri Nabi Muhammad saw, yaitu Aisyah
binti Abu Bakar. Siti Aisyah mendapat penjelasan tentang situasi dan keadaan
politik di ibukota Madinah, dari shahabat Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair ketika
bertemu di Bashrah. Para shahabat menjadikan Siti Aisyah untuk bersikap sama,
untuk penyelesaian terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan, dengan alasan situasi
dan kondisi tidak memungkinkan di Madinah. Disamping itu, khalifah Ali bin Abi
Thalib tidak menginginkan konflik yang lebih luas dan lebar lagi.
Akibat dari penanganan kasus terbunuhnya khalifah Utsman bin
Affan, munculah isu bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu
karena punya kepentingan politis untuk mengeruk keuntungan dari krisis
tersebut. Bahkan Muawiyah menuduh Ali bin Abi Thalib berada di balik kasus
pembunuhan tersebut.
Tuduhan ini tentu saja tuduhan yang tidak benar, karena
justru pada saat itu Sayidina Ali dan kedua putranya Hasan dan Husein serta
para shahabat yang lain berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga dan
melindungi khalifah Utsman bin Affan dari serbuan massa yang mendatangi
kediaman khalifah.
Sejarah mencatat justru keadaan yang patut di curigai adalah
peran dari kalangan pembesar istana yang berasal dari keluarga Utsman dan Bani
Umayyah. Pada peristiwa ini tidak terjadi seorangpun di antara mereka berada di
dekat khalifah Utsman bin Affan dan mencoba memberikan bantuan menyelesaikan
masalah yang dihadapi khalifah.
Dalam menjalankan roda pemerintahannya, kalifah Utsman bin
Affan banyak menunjuk para gubernur di daerah yang berasal dari kaum kerabatnya
sendiri. Salah satu gubernur yang ia tunjuk adalah gubernur Mesir, Abdullah
Sa’ad bin Abi Sarah. Gubernur Mesir ini di anggap tidak adil dan berlaku
sewenang-wenang terhadap masyarakat Mesir. Ketidak puasan ini menyebabkan
kemarahan di kalangan masyarakat sehingga mereka menuntut agar Gubernur
Abdullah bin Sa’ad segera di ganti. Kemarahan para pemberontak ini semakin
bertambah setelah tertangkapnya seorang utusan istana yang membawa surat resmi
dari khalifah yang berisi perintah kepada Abdullah bin Sa’ad sebagai gubernur
Mesir untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Atas permintaan masyarakat Mesir,
Muhammad bin Abu Bakar diangkat untuk menggantikan posisi gubernur Abdulah bin
Sa’ad yang juga sepupu dari khalifah Utsman bin Affan.
Tertangkapnya utusan pembawa surat resmi ini menyebabkan
mereka menuduh khalifah Utsman bin Affan melakukan kebajikan yang mengancam
nyawa para shahabat. Umat Islam Mesir melakukan protes dan demonstrasi secara
massal menuju rumah khalifah Utsman bin Affan. Mereka juga tidak menyenangi
atas sistem pemerintahan yang sangat sarat dengan kolusi dan nepotisme. Keadaan
ini menyebabkan mereka bertambah marah dan segera menuntut khalifah Utsman bin
Affan untuk segera meletakkan jabatan.
Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh khalifah Utsman bin Affan semakin rumit dan kompleks,
sehingga tidak mudah untuk di selesaikan secepatnya. Massa yang mengamuk saat
itu tidak dapat menahan emosi dan langsung menyerbu masuk kedalam rumah
khalifah, sehingga khalifah Utsman terbunuh dengan sangat mengenaskan.
Ada beberapa gubernur yang diganti semasa kepemimpinan
khalifah Ali, antara lain Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam yang
diganti dengan Sahal bin Hunaif. Pengiriman gubernur baru ini di tolak Muawiyah
bin Abi Sufyan serta masyarakat Syam. Pendapat khalifah Ali bin Abi Thalib
tentang pergantian dan pemecatan gubernur ini berdasarkan pengamatan bahwa
segala kerusuhan dan kekacauan yang terjadi selama ini di sebabkan karena ulah
Muawiyah dan gubernur-gubernur lainnya yang bertindak sewenang-wenang dalam
menjalankan pemerintahannya. Begitu juga pada saat peristiwa terbunuhnya
khalifah Utsman bin Affan disebabkan karena kelalaian mereka.
1.2 Usaha Untuk Memperoleh Kekuasaan
Wafatnya khalifah Ali bin Abi Thalib pada
tanggal 21 Ramadhan tahun 40 H/661 M, karena terbunuh oleh tusukan
pedang beracun saat sedang beribadah di masjid Kufah, oleh kelompok khawarij[5]
yaitu Abdurrahman bin Muljam, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi
kekuatan umat Islam khususnya para pengikut setia Ali (Syi’ah). Oleh karena
itu, tidak lama berselang umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib
melakukan sumpah setia (bai’at) atas diri Hasan bin Ali untuk di angkat menjadi
khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib.
Proses penggugatan itu dilakukan dihadapan banyak orang.
Mereka yang melakukan sumpah setia ini (bai’at) ada sekitar 40.000 orang jumlah
yang tidak sedikit untuk ukuran pada saat itu. Orang yang pertama kali
mengangkat sumpah setia adalah Qays bin Sa’ad, kemudian diikuti oleh umat Islam
pendukung setia Ali bin Abi Thalib.
Pengangkatan Hasan bin Ali di hadapan orang banyak tersebut
ternyata tetap saja tidak mendapat pengangkatan dari Muawiyah bin Abi Sufyan
dan para pendukungnya. Dimana pada saat itu Muawiyyah yang menjabat sebagai
gubernur Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Hal ini disebabkan
karena Muawiyah sendiri sudah sejak lama mempunyai ambisi untuk menduduki
jabatan tertinggi dalam dunia Islam.
Namun Al-Hasan sosok
yang jujur dan lemah secara politik. Ia
sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Ia lebih memilih
mementingkan persatuan umat. Hal ini dimanfaatkan oleh muawiyah untuk
mempengaruhi massa untuk tidak melakukan bai’at terhadap hasan Bin ali.
Sehingga banyak terjadi permasalahan politik, termasuk pemberontakan –
pemberontakan yang didalangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh karena itu, ia
melakukan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan
kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awwal tahun 41 H/661. Tahun
kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah disebut Aam Jama’ah karena
kaum muslimn sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah ibn Abu
Sufyan.
Menghadapi situasi yang
demikian kacau dan untuk
menyelesaikan persoalan tersebut, khalifah Hasan bin Ali tidak mempunyai
pilihan lain kecuali perundingan dengan pihak Muawiyah. Untuk itu maka di kirimkan surat melalui Amr bin
Salmah Al-Arhabi yang berisi pesan perdamaian.
Dalam perundingan ini Hasan bin Ali mengajukan syarat bahwa
dia bersedia menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah dengan syarat antaralain:
- Muawiyah menyerahkan harat Baitulmal kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak lain.
- Muawiyah tak lagi melakukan cacian dan hinaan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya.
- Muawiyah menyerahkan pajak bumi dari Persia dan daerah dari Bijinad kepada Hasan setiap tahun.
- Setelah Muawiyah berkuasa nanti, maka masalah kepemimpinan (kekhalifahan) harus diserahkan kepada umat Islam untuk melakukan pemilihan kembali pemimpin umat Islam.
- Muawiyah tidak boleh menarik sesuatupun dari penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak. Karena hal itu telah menjadi kebijakan khalifah Ali bin Abi Thalib sebelumnya.
Untuk memenuhi semua persyaratan, Hasan bin Ali mengutus
seorang shahabatnya bernama Abdullah bin Al-Harits bin Nauval untuk
menyampaikan isi tuntutannya kepada Muawiyah. Sementara Muawiyah sendiri untuk
menjawab dan mengabulkan semua syarat yang di ajukan oleh Hasan mengutus
orang-orang kepercayaannya seperti
Abdullah bin Amir bin Habib bin Abdi Syama.
Setelah kesepakatan
damai ini, Muawiyah mengirmkan sebuah surat dan kertas kosong yang dibubuhi
tanda tanggannya untuk diisi oleh Hasan. Dalam surat itu ia menulis “Aku
mengakui bahwa karena hubungan darah, Anda lebih berhak menduduki jabatan
kholifah. Dan sekiranya aku yakin kemampuan Anda lebih besar untuk melaksanakan
tugas-tugas kekhalifahan, aku tidak akan ragu berikrar setia kepadamu.”
Itulah salah satu
kehebatan Muawiyah dalam berdiplomasi. Tutur katanya begitu halus, hegemonik
dan seolah-olah bijak. Surat ini salah satu bentuk diplomasinya untuk
melegitimasi kekuasaanya dari tangan pemimpin sebelumnya.
Penyerahan kekuasaan
pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah ini menjadi tonggak formal berdirinya
kelahiran Dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama, Muawiyah ibn Abu
Sufyan.
Proses penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi
Sufyan dilakukan di suatu tempat yang bernama Maskin dengan ditandai
pengangkatan sumpah setia. Dengan demikian, ia telah berhasil meraih cita-cita
untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam menggantikan posisi dari Hasan bin
Ali sebagai khalifah.
Meskipun Muawiyah tidak mendapatkan pengakuan secara resmi
dari warga kota Bashrah, usaha ini tidak henti-hentinya dilakukan oleh Muawiyah
sampai akhirnya secara defacto dan dejure jabatan tertinggi umat Islam berada
di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Dengan demikian berdirilah dinasti baru yaitu Dinasti Bani
Umayyah (661-750 M) yang mengubah gaya kepemimpinannya dengan cara meniru gaya
kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada
anak-anaknya secara turun temurun. Keadaan ini yang menandai berakhirnya sistem
pemerintahan khalifah yang didasari asas “demokrasi” untuk menentukan pemimpin
umat Islam yang menjadi pilihan mereka. Pada masa kekuasaan Bani umayyah
ibukota Negara dipindahkan muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat Ia
berkuasa Sebagai gubernur Sebelumnya.[6]
Namun perlawanan terhadap bani Umayyah tetap terjadi,
perlawanan ini dimulai oleh Husein ibn Ali, Putra kedua Khalifah Ali bin Abi
Thalib. Husein menolak melakukan bai’at kepada Yazid bin Muawiyah sebagai
khalifah ketika yazid naik tahta. Pada tahun 680 M, ia pindah dari Mekah ke
Kufah atas permintaan golongan syi’ahyang ada di Irak. Umat islam Di daerah ini
tidak mrngakui Yazid. Mereka Mengangkat Husein sebagai Khalifah. Dalam
pertempuran yang tidak seimbang di Karbela, sebuah daerah di dekat Kufah,
tentara Husein kalah dan Husein sendiri mati terbunuh. Kepalanya dipengal dan
dikirim ke damaskus, sedang tubuhnya dikubur di Karbela.[7]
B. Pola Pemerintahan Dinasti Bani
Umayyah
Aku tidak akan menggunakan pedang ketika
cukup mengunakan cambuk, dan tidak akan mengunakan cambuk jika cukup dengan
lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku,
maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan keras,
aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan
menariknya dengan keras. (Muawiyah ibn Abi Sufyan).[8]
Pernyataan di atas cukup mewakili sosok
Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ia cerdas dan cerdik. Ia seorang politisi ulung dan
seorang negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya.
Ia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir satu abad.
Dia lah pendiri Dinasti Umayyah, seorang pemimpin yang paling berpengaruh pada
abad ke 7 H.
Di tangannya, seni berpolitik mengalami
kemajuan luar biasa melebihi tokoh-tokoh muslim lainnya. Baginya, politik
adalah senjata maha dahsyat untuk mencapai ambisi kekuasaaanya. Ia wujudkan
seni berpolitiknya dengan membangun Dinasti Umayyah.
Gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah (41
H/661 M) berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya yaitu masa
pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin
dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan kharismatik yang demokratis
sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa
sebelumnya dengan menggunakan sistem Monarchi Heredities, yaitu kepemimpinan
yang di wariskan secara turun temurun. Kekhalifahan Muawiyyah diperoleh melalui
kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara
terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyyah
mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah
bermaksud mencontoh Monarchi di Persia dan Binzantium. Dia memang tetap menggunakan
istilah Khalifah, namun dia memberikan interprestasi baru dari kata-kata itu
untuk mengagungkan jabatan tersebut[9].
Dia menyebutnya “Khalifah Allah” dalam pengertian “Penguasa” yang di angkat
oleh Allah.[10]
Karena proses berdirinya pemerintahan Bani Umayyah tidak
dilakukan secara demokratis dimana pemimpinnya dipilih melalui musyawarah,
melainkan dengan cara-cara yang tidak baik dengan mengambil alih kekuasaan dari
tangan Hasan bin Ali (41 H/661M) akibatnya, terjadi beberapa perubahan prinsip
dan berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi kekuasaan dan
perkembangan umat Islam. Diantaranya pemilihan khalifah dilakukan berdasarkan
menunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya dengan cara mengangkat seorang putra
mahkota yang menjadi khalifah berikutnya.
Orang yang pertama kali menunjuk putra mahkota adalah
Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengangkat Yazib bin Muawiyah. Sejak Muawiyah
bin Abi Sufyan berkuasa (661 M-681 M), para penguasa Bani Umayyah menunjuk
penggantinya yang akan menggantikan kedudukannya kelak, hal ini terjadi karena
Muawiyah sendiri yang mempelopori proses dan sistem kerajaan dengan menunjuk
Yazid sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya kelak.
Penunjukan ini dilakukan Muawiyah atas saran Al-Mukhiran bin Sukan, agar
terhindar dari pergolakan dan konflik politik intern umat Islam seperti yang pernah terjadi
pada masa-masa sebelumnya.
Sejak saat itu, sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah
telah meninggalkan tradisi musyawarah untuk memilih pemimpin umat Islam. Untuk
mendapatkan pengesahan, para penguasa Dinasti Bani Umayyah kemudian
memerintahkan para pemuka agama untuk melakukan sumpah setia (bai’at) dihadapan
sang khalifah. Padahal, sistem pengangkatan para penguasa seperti ini
bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan ajaran permusyawaratan Islam
yang dilakukan Khulafaur Rasyidin.
Selain terjadi perubahan dalm sistem pemerintahan, pada masa
pemerintahan Bani Umayyah juga terdapat perubahan lain misalnya masalah
Baitulmal. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Baitulmal berfungsi
sebagai harta kekayaan rakyat, dimana setiap warga Negara memiliki hak yang
sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi
Sufyan, Baitulmal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga raja seluruh
penguasa Dinasti Bani Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz (717-729 M). Berikut
nama-nama ke 14 khalifah Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa:
- Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H/661-680 M)
- Yazid bin Muawiyah (60-64 M/680-683 M)
- Muawiyah bin Yazid (64-64 H/683-683 M)
- Marwan bin Hakam (64-65 H/683-685 M)
- Abdul Malik bin Marwan (65-86 H/685-705 M)
- Walid bin Abdul Malik (86-96 H/705-715 M)
- Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H/715-717 M)
- Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)
- Yazid bin Abdul Malik (101-105 H/720-724)
- Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H/724-743 M)
- Walid bin Yazid (125-126 H/743-744 M)
- Yazid bin Walid (126-127 H/744-745 M)
- Ibrahim bin Walid (127-127 H/745-745 M)
- Marwan bin Muhammad (127-132 H/745-750 M)[11]
C.
Masa
Pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz
Umar ibn
Abdul Aziz adalah putra saudara Sulayman, yaitu Abdul Aziz. Umar pantas diberi
gelar khalifah kelima khulafaur rasyidin karena kesholihan dan kemulyaannya.
Sebelum ia diangkat menjadi khalifah Dinasti Umayyah kedelapan, ia seorang yang
kaya raya dan hidup dalam kemegahan. Ia suka berpoya-poya dan
menghambur-hamburkan uang. Namun setelah diangkat menjadi khalifah, ia berubah
total menjadi seorang raja yang sangat sederhana, adil dan jujur.[12]
Karena kesholihannya, ia dianggap sebagai seorang sufistik pada jamannya. Ia
juga disebut sebagai pembaharu islam abad kedua hijriyah.
Walaupun
masa pemerintahnnya relatif singkat, yaitu sekitar tiga tahunan, namun banyak
perubahan yang ia lakukan. Diantaranya, ia melakukan komunikasi politik dengan
semua kalangan, termasuk kaum Syiah sekalipun. Ini tidak dilakukan oleh
saudara-saudaranya sesama raja dinasti Umayyah. Ia banyak menghidupkan
tanah-tanah yang tidak produktif, membangun sumur-sumur dan masjid-masjid. Yang
tidak kalah pentingnya, ia juga melakukan reformasi sistem zakat dan sodaqoh,
sehingga pada jamannya tidak ada lagi kemiskinan.[13]
Pada masa
pemerintahnnya, tidak ada perluasan daerah yang berarti. Menurutnya, ekspansi
islam tidak harus dilakukan dengan cara imprealisme militer, tapi dengan cara
dakwah. Dia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain sesuai dengan
keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diperingan,kedudukan mawali disejajarkan dengan muslim Arab.
Umar mangkat
dari jabatannya pada tahun 101 H/719 M dengan meninggalkan karakter pemerintahan
yang adil dan bijaksana terhadap semua golongan dan agama. Penerusnya nanti
justru berbanding terbalik dengan karakter kepemimpinannya.
D. Ekspansi
Wilayah Dinasti Bani Umayyah
Ekspansi yang terhenti pada masa khalifah Usman dan Ali, dilanjutkan
kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah,Tuniasia dapat ditaklukan. Disebelah
timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai oxus dan
Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke
Ibukota Binzantium, Konstantinopel.ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah
kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. Ia mengirim tentara
menyebrangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara,
Khawarizm, Ferghana dan Markhand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat
menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan.[14]
Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman
Walid ibn Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman,
kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam mersa hidup bahagia. Pada masa
pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu
ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa,
yaitu pada tahun 711 M. setelah al-Jajair dan Marokko dapat ditaklukan, Tariq
bin ziyad, pemimpin pasukan Islam,menyeberangi selat yang
memisahkan antara Marokko dengan benua Eropa, dan mendapat di suatu tempat yang
sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Tariq). Tentara Spanyol dapat
ditaklukkan. Dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu
kota Spanyol, Kordova, dengan cepat dikuasai. Menyusul kota-kota lain seperti
Seville, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah
jatuhnya Kordova[15].
Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat
dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman
penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui
pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Abdurahman ibn Abdullah
al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeau, Poitiers. Dari sana ia menyerang Tours.
Namun dalam peperangan di luar kota Tours, al-Qhafii terbunuh, dan tentaranya
mundur kembali ke Spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut pulau-pulau yang terdapat
di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam di zaman Bani Umayyah.
Dengan keberhasilan
ekspansi ke beberapa daerah baik di Timur maupun Barat, wilayah kekuasaan Islam
masa Bani Umayyah sangat luas. Daerah-daerah tersrebut meliputi: Spanyol,
Afrika Utara, Syria, Palestina, jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil,
Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Purkmenia, Uzbek dan
Kirgis di Asia Tengah (Nasution, 1985:62).
E. Peradaban
Islam Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
Dinasti
Umayyah telah mampu membentuk perdaban yang kontemporer dimasanya, baik dalam
tatanan sosial, politik, ekonomi dan teknologi. Berikut Prestasi bagi peradaban
Islam dimasa kekuasaan Bani Umayah didalam pembangunan berbagai bidang antara
lain:
·
Masa kepemimpinan Muawiyah telah mendirikan
dinas pos dan tempat-tempat dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya
di sepanjang jalan.
·
Menertibkan angkatan bersenjata.
·
Pencetakan mata uang oleh Abdul Malik, mengubah
mata uang Byzantium dengan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai
Islam. Mencetak mata uang sendiri tahun 659 M dengan memakai kata dan tulisan
Arab.
·
Jabatan khusus bagi seorang Hakim ( Qodli)
menjadi profesi sendiri .
·
Keberhasilan kholifah Abdul Malik melakukan
pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan Islam dan memberlakukan bahasa
Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilannya
diikuti oleh putranya Al-Walid Ibnu Abdul Malik (705 – 719 M) yang berkemauan
keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan.
·
Membangun panti-panti untuk orang cacat. Dan
semua personil yang terlibat dalam kegiatan humanis di gaji tetap oleh Negara.
·
Membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan
suatu daerah dengan daerah lainnya.
·
Membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung
pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah.
·
Hadirnya Ilmu Bahasa Arab, Nahwu, Sharaf,
Balaghah, bayan, badi’, Isti’arah dan sebagainya. Kelahiran ilmu tersebut karena
adanya kepentingan orang-orang Luar Arab (Ajam) dalam rangka memahami
sumber-sumber Islam (Al-qur’an dan Al-sunnah).
·
Pengembangan di ilmu-ilmu agama, karena dirasa
penting bagi penduduk luar jazirah Arab yang sangat memerlukan berbagai
penjelasan secara sistematis ataupun secara kronologis tentang Islam. Diantara
ilmu-ilmu yang berkembang yakni tafsir, hadis, fiqih, Ushul fiqih, Ilmu Kalam
dan Sirah/Tarikh.
Asy-Syakhsiyyah
al-Islâmiyyah, jilid I, karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam bab, “Sîrah
wa at-Târîkh”, yang didukung dengan penelaahan atas sejumlah kitab yang lain.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari penjelasan–penjelasan yang telah
disebutkan, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Proses terbentuknya kekhalifahan
Bani Umayyah dimulai sejak khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh
tikaman pedang Humran bin Sudan pada tahun 35 H/656 M. Pada saat itu khalifah
Utsman bin Affan di anggap terlalu nepotisme (mementingkan kaum kerabatnya
sendiri). Setelah wafatnya Utsman bin Afan maka masyarakat Madinah mengangkat
sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru. Dan masyrakat melakukan
sumpah setia ( bai’at ) terhadap Ali pada tanggal 17 Juni 656 M / 18 Djulhijah
35 H.
Dinasti umayyah diambil dari nama
Umayyah Ibn ‘Abdi Syams Ibn ‘Abdi Manaf, Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis
semenjak masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan namun baru kemudian
berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh
rakyat setelah khalifah Ali terbunuh dan Hasan ibn Ali yang diangkat oleh kaum
muslimin di Irak menyerahkan kekuasaanya pada Muawiyah setelah melakukan perundingan
dan perjanjian. Bersatunya ummat muslim dalam satu kepemimpinan pada masa itu
disebut dengan tahun jama’ah (‘Am al Jama’ah) tahun 41 H (661 M).
Sistem pemerintahan Dinasti Bani Umayyah
diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium, dimana ia menghapus
sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan
dengan sistem turun temurun atau kerajaan, hal ini dimulai oleh Umayyah ketika
menunjuk anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada
tahun 679 M.
Pada masa kekuasannya yang hampir satu
abad, dinasti ini mencapai banyak kemajuan. Dintaranya adalah: kekuasaan
territorial yang mencapai wilayah Afrika Utara, India, dan benua Eropa,
pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah kedalam 10 provinsi, kemajuan bidang
administrasi pemerintahan dengan pembentukan dewan-dewan, organisasi keuangan
dan percetakan uang, kemajuan militer yang terdiri dari angkatan darat dan
angkatan laut, organisasi kehakiman, bidang sosial dan budaya, bidang seni dan
sastra, bidang seni rupa, bidang arsitektur, dan dalam bidang pendidikan.
Kemunduran dan kehancuran Dinasti Bani
Umayyah disebabkan oleh banyak faktor, dinataranya adalah: perebutan kekuasaan
antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjagan dengan golongan oposisi Syi’ah
dan Khawarij, pertentangan etnis suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidak
cakapan para khalifah dalam memimpin pemerintahan dan kecenderungan mereka yang
hidup mewah, penggulingan oleh Bani Abbas yang didukung penuh oleh Bani Hasyim,
kaum Syi’ah, dan golongan Mawali.
B. SARAN
Demikianlah isi dari makalah kami, yang
menurut kami telah kami susun secara
sistematis agar pembaca mudah untuk memahaminya. Berbicara mengenai sejarah,
maka sejarah merupakan ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Ingatlah, orang
yang cerdas adalah orang yang belajar dari sejarah.
Sering kali kita lupa bahwa “meskipun”
berkisah mengenai masa lampau, tapi sejarah begitu penting bagi perjalanan
suatu bangsa. Melalui sejarah, kita belajar untuk menghargai perjuangan para
pendahulu kita, belajar menghargai tetes darah dan keringat mereka untuk apa
yang kita nikmati saat ini. Lewat sejarah kita juga belajar dari pengalaman
masa lalu, dan menjadikannya sebagai modal berharga untuk melangkah di masa
depan
Islam merupakan agama yang besar dengan
perjalanan sejarah yang panjang. maka dari itu, marilah kita menggali lebih
jauh lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sejarah Islamiah. Demi menguatkan
keteguhan dan rasa kebanggaan hati kita terhadap agama Islam yang kita peluk
ini.
[1] Mashurimas, “Makalah Kekuasaan Dinasti
Umayyah” , di akses dari http://mashurimas.blogspot.com/2011/01/makalah-kekuasaan-dinasti-umayyah.html, pada tanggal 30 September 2012, pukul 14.49
[3] Wikipedia, “Perang Saudara Islam Pertama”, di
akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Islam_pertama, pada tanggal 3 Oktober 2012, pukul 15.49
[5]
Khawārij (baca Khowaarij, secara harfiah
berarti "Mereka yang Keluar") ialah istilah umum yang mencakup
sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi
Thalib, lalu
menolaknya. Pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, terpusat di daerah yang kini ada di Irak selatan, dan merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syi'ah, (sumber: Wikipedia bahasa Indonesia), pada tnggal
29 September 2012, pukul 14.30
[6] Badri yatim, “Sejarah Peradaban Islam,Dirasah islamiyah II”, PT Raja Grafindo Persada,
Cet.XII, 2001, hlm. 43
[7] Badri yatim, op.cit., hlm.45
[8] Philip K. Hitti, The
History of Arabs. Terjemahan dari The
History of Arabs; From The Earliest Times to The Present Oleh R.
Cecep Lukman Yasin dan deDi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
2008), Cet. Ke-1, hlm..257.
[9] Badri yatim,
“Sejarah Peradaban Islam,Dirasah
islamiyah II”, PT Raja Grafindo Persada, Cet.XII, 2001, hlm. 42
[10] Abu A’la al-maududi, Khalifah dan Kerajaan, op.cit, hlm.42
[11] Istian Aby Bakar, Sejarah Peradaban Islam untuk perguruan tinggi islam dan umum,UIN
malang pres,2008, Cet-1, hlm.49
[12] Al-Usairy, Sejarah Islam, hlm. 204
[13] ibid
[15] Ibid,
hlm. 44
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق